REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Undang-Undang (UU) MD3 tentang MPR, DPR, dan DPD yang disahkan pada Senin (12/2), resmi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/2). MK didesak segera memutus permohonan atau setidaknya memberikan putusan provisi menerima permohonan provisi. Pernyataan itu disampaikan Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) sebagai pemohon gugatan UU MD3 ke MK. Permohonan diterima Kepaniteraan... Read More

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengganggap, rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengangkat pejabat tinggi Polri menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara melanggar Undang-undang (UU). Menurut Irman, UU yang dimaksud adalah UU Pilkada dan peraturan pemerintah yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, jabatan... Read More

INDOPOS.CO.ID – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengangkat Irjen Pol M. Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat atau Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) masih menjadi polemik. Meski secara yuridis dilegalkan, namun tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat bagi dua perwira tinggi (pati) Polri mengisi jabatan gubernur yang ditinggalkan... Read More

VIVA – Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin menyatakan bahwa pengusulan jenderal polisi menjadi penjabat gubernur, bertentangan dengan konstitusi atau inskonstitusional. “Rencana penunjukan perwira tinggi Polri yang sedang menduduki jabatan di Kepolisian Negara RI yang tidak tergolong jabatan pimpinan tinggi madya adalah inkonstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA pada Minggu 28 Januari 2018. Irman membeberkan... Read More

RMOL. Rencana jenderal Polri aktif menjabat Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagaimana diusulkan Menteri Tjahjo Kumolo, jelas bertentangan dengan UU 10/2016 tentang Pilkada. Hal ini ditegaskan pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin dalam rilis pers yang disebarluaskan, Minggu (28/1). Dalam Pasal 201 Ayat (10) UU Pilkada yang menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur,... Read More

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin ikut mengkritisi rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat dua perwira tinggi (Pati) Polri menjadi Plt Gubernur untuk Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut Irman, sesungguhnya rencana itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 201 Ayat (10) UU Pilkada yang... Read More

Jakarta – Rencana usulan Pejabat Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur (Pj) menuai polemik. Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai pengisian Pj Gubernur dari unsur Polri melanggar UU. “Bahwa yang dapat menduduki Pj Gubernur, hanya orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tidak boleh kepada orang yang menduduki jabatan setingkat karena hal ini bisa... Read More

INILAHCOM, Jakarta – Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai, jika dua Jenderal Polri tetap dijadikan sebagai Pejabat Gubernur oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, maka hal tersebut bisa jadi awal wacana institusi Polri dibawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau kemudian ini juga dianggap tidak bemasalah, maka ini bisa jadi cikal bakal Kepolisian dibawah Kemendagri,” kata... Read More

Korupsi KTP Elektronik Kamis, 25 Januari 2018 15:29 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak ada relevansinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pengadilan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Menurut Ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin, proyek e-KTP sebagai kebijakan negara bukanlah peristiwa pidana, karena itu adalah kebijakan negara.... Read More