Jakarta – Kuasa hukum pemohon pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Irmanputra Sidin menilai, sikap DPR yang mulai mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menunjukkan bahwa kekuatan politik di lembaga parlemen tersebut mulai pecah. “Sejak kami mengajukan permohonan pengujian UU MD3 ke MK (Mahkamah Konstitusi), tampaknya kekuatan... Read More

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mempertanyakan alasan sejumlah pihak di DPR yang mendorong Presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pasca pihaknya mengajukan uji materi (judicial review) revisi Undang-Undang (UU) MD3 ke Mahkamah Kontitusi (MK). Irman menegaskan, Perppu adalah instrumen kekuasaan absolut yang tersisa ketika absolutisme dihajar babak belur oleh... Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pihak pemohon uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dari Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) cepat memutuskan uji materi UU MD3. Kuasa Hukum dari pihak pemohon, A. Irmanputra Sidin mengatakan konstitusi sudah meberikan kuasa kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945) untuk menguji... Read More

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018). tirto.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang baru-baru ini disahkan oleh DPR. Permohonan uji materi UU MD3 diterima... Read More

Baru saja disahkan dalam rapat paripurna, UU Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada tiga pasal yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1) UU yang belum... Read More

Jakarta – UU MD3 yang baru saja revisinya disahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini dilakukan karena ada beberapa pasal yang dianggap mengistemewakan anggota dewan. Penggugat UU MD3 ini ialah Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) yang terdiri dari beberapa advokat dan akademisi hukum. Mereka menggugat pasal tentang pemanggilan paksa yang tertuang di pasal... Read More

Polemik UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terus bergulir. Revisi UU MD3 yang sudah disahkan dalam paripurna pada Senin (12/1) lalu itu, bahkan kini telah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah seorang pegawai MK menyebut gugatan tersebut sudah didaftarkan pada Rabu (15/2). Sejumlah pasal di dalam UU MKD itu dinilai membuat DPR menjadi... Read More

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin dan advokat lainnya resmi mengajukan uji materi Undang-undang MD3 (MPR, DPD, DPR dan DPRD) terhadap UUD 1945 Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1). Uji materi yang diajukan Irman dan sejumlah advokat sendiri sudah... Read More

RMOL. Baru saja disahkan parlemen, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD RI (UU MD3) hasil revisi langsung diuji masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Yang memohon pengujian adalah Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) dengan kuasa hukum yang ditunjuk adalah Law Firm Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocates & Legal Consultants. Irmanputra Sidin selaku... Read More

Jakarta – Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) melakukan gugatan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal UU MD3 yang digugat yakni Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1). Pakar hukum pidana... Read More