Kuasa Hukum: JK Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi Masa Jabatan Wakil Presiden
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi masa jabatan wakil presiden. Proses pengajuan itu, dilakukan Jusuf kalla melalui kuasa hukumnya Irman Putra Sidin. “Jadi hari ini, kami kuasa hukum Pak Jusuf Kalla baik selaku warga negara, selaku wapres, mantan wapres, mengajukan diri ke MK untuk memberikan keterangan... Read More
JK Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait Uji Materi Masa Jabatan Wapres
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi soal masa jabatan wakil presiden. Dalam proses pengajuan itu, Kalla diwakili kuasa hukumnya Irman Putra Sidin. “Kami merasa berkewajiban, tanggung jawab konstitusional untuk masuk sebagai pihak terkait bukan karena kepentingan pribadi namun karena kami adalah warga negara yang dianggap paling... Read More
Putusan MK, DPR Tidak Bisa Lakukan Panggilan Paksa
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pengabulan tersebut yakni membatalkan kewenangan DPR untuk memanggil paksa seseorang yang dilakukan melalui DPR. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6). MK... Read More
Law Firm A.IRAMNPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
“MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1439H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN”
Ahli HTN: PK Anas Tak Perlu Dihubung-hubungkan Dengan Pensiun Atau Tidaknya Artidjo Alkostar
Kamis, 24 Mei 2018 15:21 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hak mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Menurut ahli hukum tata Negara, A. Irmanputra Sidin, bukan hanya Anas Ubaningrum, terpidana lainnya juga diberikan hak untuk mengajukan PK atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tentunya PK ini dikabulkan... Read More
Pandangan Ahli Tatanegara Terhadap Rilis 200 Nama Mubalig Oleh Kementerian Agama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama merilis 200 nama mubalig atau penceramah agama Islam pada Jumat (18/5/2018). Adapun kriteria yang bisa masuk dalam daftar tersebut setidaknya mereka yang betul mumpuni dalam arti menguasai secara mendalam dan luas tentang substansi ajaran Islam. Pun memiliki pengalaman yang cukup besar sebagai penceramah dan Memiliki komitemen yang tinggi terhadap kebangsaan... Read More
LAW FIRM A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants
————- MENGUCAPKAN ———-– Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1439 H dan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Mohon Maaf Lahir Batin
Irmanputra Sidin: UU MD3 Butuh Putusan Cepat MK, Bukan Penerbitan Perppu
Kanigoro.com – Permohonan pengujian UU MD3 mulai mengundang friksi di dalam tubuh DPR, beberapa anggota baik fraksi pendukung dan menolak UU MD3 mendorong presiden untuk mengeluarkan Perppu. Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Siddin mengatakan Perppu bukanlah instrumen veto, melainkan instrumen presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya dimana terjadi keadaan yang genting dan... Read More
MK Agar Secepatnya Putuskan UU MD3
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera menguji dan memutuskan pengajuan uji materi atas Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Keputusan yang cepat dari MK ini agar pesan tentang kekeliruan doktrinal, filosofis dan konstitusional dari pasal-pasal yang diuji . Desakan tersebut disampaikan kuasa pemohon dari Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK)... Read More
MK Diminta Putuskan Gugatan UU MD3 Dalam Tempo Sesingkat-Singkatnya
telusur.co.id – Desakan Fraksi di DPR agar Presiden mengeluarkan Perppu dalam menuntaskan masalah UU MD3 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikritisi banyak pihak. Justru, untuk menjawab hal itu, MK didesak mengeluarkan putusan dengan secepatnya. Pengamat hukum Tatanegara, Irmanputra Sidin mengatakan penggunaan Perppu yang yang tidak sesuai bisa membumi hanguskan undang-undang. Perppu juga sesungguhnya “merendahkan... Read More