JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential thereshold 20 – 25 persen yang diakomodasi dalam UU Pemilu tak sesuai konstitusi. DPR akhirnya mengetok palu RUU Pemilu pada rapat paripurna yang berlangsung hingga Jumat (21/7/2017) dini hari. Salah satu materi yang menjadi perdebatan Pansus Pemilu, yaitu  presidential threshold,... Read More

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR bersama pemerintah telah memutuskan lima poin krusial dalam rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang Pemilu. Salah satunya diputuskan ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) menjadi sebesar 20-25%. Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menegaskan, penetapan PT 20-25% jelas-jelas pelanggaran konstitusi yakni bertentangan dengan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013... Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin berpendapat, keputusan sidang paripurna DPR mengenai ambang batas 20 hinga 25 persen untuk pencalonan presiden, melanggar konstitusi. Dia meyebut hal itu tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini jelas-jelas pelanggaran konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa... Read More

APD NEWS | Wed,2017-07-12 By APD writer Maverick JAKARTA, July 12 (APD) – Indonesian government officially issued on Wednesday a regulation in lieu of law (Perppu) to unilaterally dissolve radical groups identified of risking the nation’s unity and coexistence, a move which experts criticized of harming democracy. The regulation was officially announced by Coordinating Minister... Read More

By Indonesia correspondent Samantha Hawley Posted Thu at 4:07am The Indonesian Government’s decision to ban groups that do not support the nation’s ideologies has been condemned by human rights groups and will be challenged in the nation’s constitutional court. On Wednesday the Government announced the equivalent of a presidential decree, which was clearly aimed at... Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin mengatakan langkah uji materi (judicial review) terkait kewenangan DPR menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebaiknya diawali dengan meminta Mahkah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela. Hal itu disampaikan Irmanputra Sidin untuk menanggapi rencana sejumlah pegawai KPK mengajukan uji materi ke MK terkait kewenangan... Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai tidak tepat. “Ini tidak bagus, preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin saat dihubungi, Rabu (12/7/2017). Menurut Irman, pembubaran perppu sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang... Read More

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai seluruh pembiayaan partai politik seharusnya dibiayai APBN. Hal itu dikatakan Irman menanggapi kenaikan dana bantuan partai politik menjadi Rp 1000 per suara. “Jangan biarkan Parpol mencari sendiri uang buat kehidupan Parpolnya,” kata Irman melalui pesan singkat, Rabu (5/7/2017). Menurut... Read More

SIAGAINDONESIA.COM Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang diajukan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bara konflik di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI belum tuntas. Kedua kubu, antara Oesman Sapta Odang dan Hemas masih berebut tahta tertinggi di DPD. Anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo menegaskan putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan sejumlah anggota DPD... Read More