(021) - 296 - 082 - 04 Contact@SidinConstitution.co.id

Meski Termuda, Komjen Tito Memenuhi Syarat Konstitusional Sebagai Calon Kapolri

Rabu, 15 Juni 2016 14:35 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meskipun termasuk lebih junior, pengajuan nama Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Drs H M Tito Karnavian, MA, PhD sebagai calon tunggal Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sah dan sudah memenuhi syarat konstitusional. “Beliau adalah komjen termuda, yang bersangkutan tetap memenuhi syarat konstitusional untuk dicalonkan menjadi...
Read More

Tindakan KPK Sudah Tepat, Segera Berikan Kepastian Hukum

Selasa, 14 Juni 2016 15:13 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ditemukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menanggapi itu, pakar Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin menilai sudah tepat hasil penyelidikan KPK tersebut. “KPK sudah tepat, kalau...
Read More

Pakar Hukum Tatanegara: Perppu Kebiri Sebaiknya Ditolak DPR

Selasa, 14 Juni 2016 14:07 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin menilai sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tengah digodok menjadi Undang-undang (UU). Selain merendahkan martabat manusia, Perppu ini juga...
Read More

Pakar: Sepertinya Presiden Masih Sulit Terima Komjen Budi Gunawan Jadi Kapolri

 Rabu, 8 Juni 2016 09:29 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan paripurna dari masa tugasnya pada Juli 2016 mendatang. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan nama pengganti Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti ke DPR untuk menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan...
Read More

PDI Perjuangan Punya Basis Konstitusional Perjuangkan Budi Gunawan

Jumat, 20 Mei 2016 14:36 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin menegaskan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG) masih memenuhi syarat konstitusional menjadi Calon Kapolri. Karenanya, Pendiri Sidin Constitution ini menilai wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih mendukung pencalonan Komjen BG. “Dukungan terhadap BG adalah hal yang wajar karena beliau memang...
Read More

Terpilih Jadi Ketua Umum Golkar, Setya Novanto Buktikan Diri Sebagai Politikus Tangguh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Irmanputra Sidin menyampaikan selamat kepada Setya Novanto yang terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Pendiri Sidin Constitution ini menilai kemenangan mantan Ketua DPR itu sebagai bukti bila Setya Novanto sebagai pribadi yang tahan uji dan tangguh menghadapi badai ujian kehidupan. “Selamat kepada Setnov, pribadi sebagai...
Read More

Pengamat: Presiden Bisa Gunakan Hak Prerogratif Berhentikan Pejabat Pencatut Namanya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mendorong agar Golkar bangkit menjadi partai berintegritas dan punya pendirian meskipun terdapat isu adanya orang pemerintah sebagai Calon Ketua Umum. Integritas Partai menurut Irman, penting untuk menampilkan partai yang kuat dan berpendirian tanpa adanya intervensi. “Golkar harus bangkit menjadi partai...
Read More

KNTI Ingin Presiden Keluarkan Inpres Moratorium Reklamasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk penghentian moratorium reklamasi di seluruh wilayah Indonesia, dan bukan hanya di pantai Jakarta Utara. “Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Inpres moratorium reklamasi di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Ahad (8/5). Menurutnya, hal...
Read More

Reklamasi Pantai Utara Menjadi ‘Buah Simalakama’ Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus reklamasi di Teluk Jakarta mau tidak mau membuat posisi pemerintah serba salah atau seperti ‘makan buah simalakama’. Di satu sisi sudah telanjur mengizinkan reklamasi, di sisi lain mendapat tekanan publik yang begitu hebat dari berbagai kalangan agar reklamasi dihentikan karena izinya diduga bermasalah dan mengancam kelestarian lingkungan. Pakar Hukum Tata Negara,...
Read More

Syarat Calon Independen Tak Boleh Lebih Berat

Rabu, 20 April 2016 | 12:51 Irman Putra Sidin. [google] [JAKARTA] Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin menegaskan, syarat calon independen tidak boleh dibuat lebih berat dari apa yang disepakati dalam undang-undang (UU). Hal itu dikatakan Irman terkait draf Peraturan KPU (PKPU) soal calon independen, dimana pasangan calon yang ingin maju lewat jalur perseorangan mesti...
Read More