Irmanputra Sidin: Ahok Benar Dalam Kasus RS Sumber Waras
Senin, 18 April 2016 | 15:46 Irmanputra Sidin [JAKARTA] Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin memegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras sudah tepat. “Keputusan Ahok sudah benar karena dia menggunakan Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan... Read More
Pakar: Tidak Ada Matahari Kembar Dalam Sistem Presidensial
Senin, 4 April 2016 | 9:22 Andi Irman Putra Sidin. [daridulu.com] [JAKARTA] Belakangan ini muncul isu matahari kembar di pemerintahan Jokowi-JK. Kehadiran matahari kembar ini ditengari menjadi salah satu penyebab gaduh para menterinya. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai dalam sistem presidensial tidak dikenal adanya matahari kembar. Pasalnya, hanya presiden... Read More
Surat JK Kepada Menteri Susi Tak Langgar Aturan
KBR, Jakarta – Surat yang dikirimkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dinyatakan tidak melanggar hukum ketatanegaraan. Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai, sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla memiliki kewenangan tertentu untuk membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya adalah memberikan instruksi kepada menteri-menteri dalam kabinetnya. “Secara aturan itu memang... Read More
Keputusan Mendagri Berhentikan Bupati Ogan Ilir Rawan Digugat di PTUN
Minggu, 20 Maret 2016 19:34 WIB Petugas menggiring Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Nofiandi saat tiba di Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Senin (14/3/2016). Bupati Ogan Ilir (OI) AW Noviandi bersama Murdani (swasta), Juniansyah (buruh perusahaan), Faizal Rochie (PNS RS Ernaldi Bahar) dan Deny Afriansyah (PNS Dinkes OKU Timur) jalani pemeriksaan terkait kasus... Read More
Banjir Dukungan Partai Politik, Deparpolisasi Tidak Dilakukan Ahok
Senin, 21 Maret 2016 21:31 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mengalirnya dukungan Partai Politik kepada Calon Independen, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menunjukkan deparpolisasi tidak dilakukan Ahok. Namun Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin melihat deparpolisasi itu dilakukan Partai Politik itu sendiri. “Kalau begitu kejadiannya maka deparpolisasi tidak dilakukan calon independen.... Read More
Irman: Tak Perlu Menghujat Zaskia Gotik
Kamis, 17 Maret 2016 21:00 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, menilai candaan artis danggut Zaskia Gotik tidak bisa serta merta disebut sebagai penghinaan terhadap lambang negara. Justru,kata Irman, kasus penyanyi bernama asli Surkianih itu bisa dilihat dari sisi positifnya yakni menjadi bahan introspeksi diri. Ia melihat, atas kasus itu,... Read More
“Tak Perlu Mengecam Zaskia Gotik”
Kamis, 17 Maret 2016 | 22:12 WIB Penyanyi dangdut Surkianih alias Zaskia Shinta atau Zaskia Gotik. TRIBUN JAKARTA/JEPRIMA JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai candaan artis danggut Zaskia Gotik tidak bisa serta-merta disebut sebagai penghinaan terhadap lambang negara. Justru, kata Irman, kasus penyanyi bernama asli Surkianih itu bisa dilihat dari sisi... Read More
Pengamat: Parpol Tak Perlu Takut Calon Kepala Daerah dari Independen
Rabu, 16 Maret 2016 21:03 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai Partai Politik tidak perlu takut terhadap calon kepala daerah dari jalur independen. Apalagi muncul wacana merevisi Undang-undang Pilkada untuk memperberat syarat majunya seorang calon perorangan. “Calon independen tidak usah ditakuti dengan memperberat syaratnya,” ujar Irman kepada Tribunnews.com, Rabu... Read More
Kementerian BUMN: UU BUMN memang harus diperbaiki
Rabu, 16 Maret 2016 23:39 WIB | 2.209 Views Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memang harus diperbaiki sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. “Regulasi BUMN itu memang harus diperbaiki dan diarahkan sesuai amanat dalam UUD 1945 sebagai usaha... Read More
Irman: Eksistensi BUMN Rontok Gara-gara UU Keuangan Negara
By Administrator – March 16, 2016 Jakarta — Walaupun membawa embel-embel milik negara, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlebih PT Pertamina (Persero) tidak mempunyai kekuatan dalam mengelola Migas negara lantaran pada praktiknya dan kedudukannya disamakan dengan unit usaha swasta. Ahli Hukum Tata Negara, sekaligus pendiri SIDIN Constitution, Irman Putra Sidin mengatakan akar permasalahan tersebut... Read More