Oleh RED 10 Maret 2016 06:05 WIB JAKARTA (SK) – Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding tidak menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz, serta PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti. Sikap pemerintah ini merupakan preseden buruk bagi penegakan dan supremasi hukum.... Read More

Rabu, 9 Maret 2016 | 10:23 Irmanputra Sidin [JAKARTA] Ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengakui bahwa pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal deparpolisasi adalah peringatan konstitusional kepada seluruh parpol yang harus direspons secara serius. “Ini ajang bagi parpol untuk membuktikan dirinya bahwa parpol masih dibutuhkan oleh konstitusi. Jadi pernyataan Megawati adalah tantangan dan... Read More

Kamis, 03 Maret 2016, 16:59 WIB Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Bayu Hermawan Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi kubu Musyarawah Nasional (Munas) Ancol. Hal ini secara tidak langsung, mengukuhkan bahwa Golkar kubu Munas Bali adalah kepengurusan sah dan konstitusional. Untuk itu, apabila ada Munas Golkar... Read More

KAMIS, 03 MARET 2016 , 08:39:00 WIB  LAPORAN: ALDI GULTOM IRMANPUTRA SIDIN/NET RMOL. Setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya kasasi kubu Agung Laksono, jelas sudah bahwa kubu Munas Bali (Aburizal Bakrie) sebagai kepengurusan yang sah dan konsititusional. Karena itu, menurut pakar tata negara, Irmanputra Sidin, rencana Golkar menggelar Munas baru dengan alasan apapun,... Read More

Kamis, 03 Maret 2016 | 15:54       Suasana rapat kabinet terbatas di Istana Bogor. (Antara) Jakarta – Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, mengemukakan, dilihat dari sisi konstitusional, perdebatan yang terjadi diantara Menko Maritim, Rizal Ramli (RR), dan Menteri ESDM, Sudirman Said (SS), tidak menganggu kepentingan rakyat. Bahkan, rakyat dinilai mendapat informasi yang... Read More

Kamis, 3 Maret 2016 11:18 WIB  Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi kubu Munas Ancol, maka hal ini sudah mengukuhkan bahwa Golkar kubu Munas Bali adalah kepengurusan yang sah dan konstitusional. Hal ini diungkapkan oleh ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin. “Jika kemudian terdapat munas... Read More

Paska keluarnya putusan MA yang menolak kasasi kubu Munas Ancol, maka hal ini sudah mengukuhkan bahwa Golkar kubu Munas Bali adalah kepengurusan yang sah dan konstitusional.  Jikalau kemudian terdapat munas Golkar dengan alasan apapun termasuk dengan alasan rekonsiliasi di tubuh partai Golkar yang penyelenggaranya bukanlah kepengurusan Munas Bali, maka hasilnya akan menimbulkan problematic baru  sebagai... Read More