Kapolri Diharapkan Laporkan Progres Hasil LHKPN Pejabat Polri setelah Tiga Bulan Menjabat
Jumat, 15 Juli 2016 03:59 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ingin pejabat Polri menyerahkan LHKPN dianggap sebagai terobosan baru. Menurut Pakar Hukum tata negara, Irmanputra Sidin, langkah Kapolri harus mendapatkan dukungan. “Ini adalah salah satu tanda dan keinginan Kapolri Tito menjadikan institusi kepolisian sebagai institusi yang tidak boleh mudah disuap... Read More
Kapolri Tito Harus Laporkan Hasil LHKPN Pejabat Polri Setelah 3 Bulan Menjabat ke Publik
Kamis, 14 Juli 2016 20:04 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kebijakan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah terobosan baru di internal Polri. Untuk itu menurut Pakar Hukum Tatanegara, Irmanputra Sidin, langkah tersebut harus mendapatkan dukungan. “Ini adalah salah satu tanda dan keinginan Kapolri... Read More
Pakar Hukum: Menteri Yuddy Tak Salah Mudik Pakai Mobil Dinas
Kamis, 14 Juli 2016 17:41 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mudik ke kampung halamannya di Bandung Jawa Barat menggunakan mobil dinas pada lebaran lalu. Hal ini membuat Yuddy banjir kritik dari sejumlah kalangan, Terkait itu, Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin menilai memang tidak bisa serta merta... Read More
Upaya KPK Bersih-bersih Dunia Peradilan Sangat Didukung
Sabtu, 2 Juli 2016 15:06 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tatanegara, Irmanputra Sidinmengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengungkapan demi pengungkapan kasus korupsi di dunia peradilan di tanah air. Terbaru Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK terhadap Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat. “Bahwa apa yang dilakukan oleh KPK harus diapresiasi guna membersihkan dunia peradilan kita... Read More
Demokrat Tak Terjebak Lagi Pencitraan Politik, Tak Langsung Pecat Putu
Jumat, 1 Juli 2016 13:49 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sikap Partai Demokrat tak langsung memecat anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, I Putu Sudiartana (IPS) menunjukkan bahwa partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mau lagi terjebak dengan pencitraan politik. Menurut Pakar Pakar Hukum Tatanegara, Irmanputra Sidin, sikap Partai Demokrat seperti ini harus... Read More
Sidin: Tito Harus Terus Jaga Polri sebagai Hamba Konstitusi
Jumat, 24 Juni 2016 03:02 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR memutuskan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi kepala Polri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Pakar Pakar Hukum Tatanegara,... Read More
Ada Sinyal Rakyat dan Konstitusi Sudah Berikan Karpet Merah bagi Tito sebagai Kapolri
Rabu, 22 Juni 2016 20:01 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi III DPR RI yang membidangi hukum serta keamanan bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri, pada Kamis (23/6/2016). Hari ini, Rabu (22/6/2016) Komisi III DPR mengawali proses itu dengan kunjungan ke kediaman calon Kapolri... Read More
Tak Ada Konstitusi Dilanggar Angkat Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Selasa, 21 Juni 2016 16:59 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG) yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri dikabarkan akan mendapatkan posisi baru. Komjen BG disebut akan mengantikan posisi Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Bagaimana dari sisi hukum tatanegara terkait kabar pergantian Kepala BIN tersebut? Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin... Read More
Sidin: Audit BPK Bukan Unsur yang Memaksa KPK
Selasa, 21 Juni 2016 00:19 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tak memaksa dan mengikat harus dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk juga atas rekomendasi BPK kepada KPK soal kasus Sumber Waras. Pakar Pakar Hukum Tatanegara Irmanputra Sidin menjelaskan bahwa hasil audit investigasi atas kasus Sumber... Read More
PERDA DIBATALKAN, PEMDA BISA AJUKAN JUDICIAL REVIEW KE MA
RABU, 15 JUNI 2016 , 13:59:00 WIB RMOL. Secara konstitusional peraturan daerah atau perda adalah produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislative rule. Produk yang dibuat langsung oleh rakyat seperti ini sebenarnya secara konstitusional tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti oleh keputusan Mendagri. “Tapi kebijakan hukum Indonesia yang dituangkan dalam UU... Read More