Basuki Rahmat, CNN Indonesia | Sabtu, 13/08/2016 23:42 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Dugaan ihwal dwi kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat pada diri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar menjadi sorotan publik. Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyatakan Presiden Joko Widodo harus memberi klarifikasi atau penjelasan ke masyarakat mengenai persoalan tersebut.... Read More

Muh Iqbal Marsyaf Kamis,  4 Agustus 2016  −  07:09 WIB Irmanputra Sidin, Advokat DIY di MK                                                    Irmanputra Sidin. (Istimewa) JAKARTA – Tanggal 28 Juli 2016 adalah momen penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, saat itu Mahkamah Konstitusi (MK) mengonfirmasi bahwa Keistimewaan DIY yang terangkum dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) telah diakui oleh UUD 1945.... Read More

Rabu, 03/08/2016 14:49 WIB Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Jokowi bisa saja tidak mengindahkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo DPR untuk menggunakan hak prerogratifnya memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno kalau lembaga perwakilan rakyat itu tidak mempertanyakan rekomendasi itu secara kelembagaan. Demikian dikemukakan oleh pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menanggapi rekomendasi dari pansus DPR dalam kasus dugaan kerugian... Read More

Jumat, 29 Juli 2016| 15:07 WIB JAKARTA, KOMPAS.com–  Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan syarat bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam, seperti diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya yang dibacakan Kamis (28/7/2016), menyatakan, keistimewaan persyaratan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil... Read More

Edisi 29-07-2016 YOGYAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan M Sholeh, warga Kota Surabaya, Jatim, yang menggugat persyaratan menjadi Gubernur DIY. Setidaknya MK memiliki dua alasan mendasar atas putusannya tersebut. Ketua Majelis MK Prof Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK menyatakan tidak menerima permohonan pemohon. Pemohon merupakan warga Surabaya, Jatim, sehingga... Read More

Kamis, 28 Juli 2016 21:22 |Jurnalis : Kartoyo DS JAKARTA (SK): Kuasa hukum Raden Mas Adwin Suryosatrianto, Abdi Dalem keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Irmanputra Sidin mengatakan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengabulkan argumentasi permohonan kliennya sebagai pihak terkait yang berkepentingan atas “gugatan” dari salah seorang warga Surabaya yang mempersoalkan konstitusionalitas penetapan Sultan bertakhta sebagai... Read More

Senin, 25 Juli 2016 17:30 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bahwa dana yang selama ini didapatkan dari pemerintah untuk partai politik kurang untuk operasional partai politik. Irman mengatakan sudah saatnya ditambah dana untuk Parpol dari APBN untuk operasional Parpol. “Iya, memang kurang.... Read More

Kamis, 21 Juli 2016 , 02:47:00 JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu untuk menggelar amandemen UUD 1945 agar memperbaiki sistem ketatanegaraan yang saling tumpang tindih. Pasalnya, pasca empat kali perubahan amandemen UUD 1945 masih menyimpan keniscayaan. “Memang ada kekurangan pasca amandemen sebelumnya. Jika bicara sistem ketatanegaraan kita membutuhkan amandemen yang konprehensif,” ujar... Read More

Rabu, 20 Juli 2016 , 19:08:00 JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengatakan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sudah mulai menikmati posisinya sebagai wakil daerah. Karena itu, menurut Irman, DPD tidak terlalu mau untuk memperjuangkan amandemen konstitusi. “DPD tidak terlalu mau memperjuangkan amandemen. Makanya akhir-akhir ini para anggota DPD saat ini... Read More

20 JUL 2016 Rimanews – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat ini tidak serius lagi memperjuangkan usulan amendemen UUD NRI 1945 dan telah menerima saja kondisi yang ada. “DPD RI mengusulkan amendemen UUD NRI 1945 mencapai klimaks pada 2007 dan setelah itu menurun,” kata Irman pada diskusi... Read More