Oleh: Sjafri Ali 4 Oktober, 2016 – 21:00 JAKARTA,(PR).- Anggota Komisi I DPR RI FPPP H. Syaifullah Tamliha optimistis RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan segera disetujui. RUU ini akan dibawa ke paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2016 untuk disahkan. Hal itu, karena tidak ada perbedaan mendasar antara DPR RI dan pemerintah yang mengusulkan RUU... Read More

Senin, 19 September 2016 | 15:57 Jakarta – Pemerintah diminta segera menerbitkan aturan yang menjadi dasar kelanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta demi adanya kepastian hukum bagi pengembang. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Irman Putra Sidin, hak-hak konstitusional pengembang sebagai warga negara jangan dirugikan. “Hak pengembang perlu diperhatikan pemerintah, yakni berupa hak atas... Read More

Selasa, 13 September 2016 06:47 WIB | Penulis: Dzulfikri Putra Malawi PENGEMBANG reklamasi Teluk Jakarta harus jalan kembali, tidak perlu mengkhawatirkan kepastian hukum dari moratorium yang terus digaungkan. Pemerintah tidak boleh merugikan pengembang karena mereka sudah mengantongi kontrak kerja dan sedang ber­jalan. “Saat ini pemerintah sudah sadar, saatnya pengembang kembali melakukan ak­­tivitasnya dengan sinyal itu.... Read More

Rabu, 07 September 2016 | 21:11 Jakarta – Tanggung jawab parpol hendaknya tak terbatas pada pengawalan kadernya di DPR dan DPRD. Sebagai kawah candradimuka, tempat penggodokan kader untuk menjadi wakil rakyat dan pejabat publik, partai politik (parpol) hendaknya diberi tanggung jawab yang lebih besar. Parpol tak hanya menjaring dan mengusung calon pemimpin publik, tapi juga... Read More

Editor EL Posted on September 1, 2016 @11:46 FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dan DPR mau tak mau harus sepakat bahwa seluruh partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019, berhak mengajukan calon presiden-wakil presiden. Termasuk juga partai politik yang baru berdiri dan pertama kali ikut pemilu legislatif pada 2019. Ketentuan itu harus dimasukkan ke... Read More

demokrat.or.id 31 Agustus 2016 LOMBOKita – Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dipimpin Wakil Ketua DPD  Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta)  mengunjungi Presiden RI ke-6 (2004-2014), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kab Bogor, Jabar, Selasa (30/8) pagi. Kedatangan para anggota DPD tersebut untuk ... Read More

Sabtu, 27 Agustus 2016 01:28 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA— Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menilai Sekolah Parlemen gagasan Ketua DPR Ade Komarudin sangat penting untuk diwujudkan. “Bagaimanapun, wakil-wakil rakyat paham akan tuposi Parlemen secara khusus dan sistem ketatanegaraaan secara umum,” ujar Pendiri Sidin Constitution kepada Tribunnews.com, Jumat (26/8/2016). Sementara disisi... Read More

Syahrul Ansyari, Taufik Rahadian , Agus Rahmat Selasa, 16 Agustus 2016, 12:20 WIB VIVA.co.id – Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, menilai kasus Arcandra Tahar yang memiliki kewarganegaraan ganda, bisa mengarah pada pemakzulan atau pelengseran terhadap Joko Widodo dari jabatannya sebagai Presiden. Alasannya, mengangkat seorang menteri yang secara hukum bukan lagi menjadi warga negara Indonesia... Read More

Selasa, 16 Agustus 2016 09:33 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menilai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno seharusnya juga mundur. Karena menurut Irmanputra Sidin, yang paling bertanggungjawab atas masuknya Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah Mensesneg. “Hal ini menjadi penting agar... Read More

Isu tentang dwikenegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, perlu diklarifikasi dan ‘tidak ada perkecualian’ karena persyaratan menjadi menteri adalah WNI. Menyusul terangkatnya dugaan Archandra memiliki dua kewarganegaraan, salah satu pertanyaan yang muncul di media sosial adalah apakah dalam kasus tertentu seperti Archandra yang memiliki prestasi tinggi di luar negeri bisa mendapatkan perkecualian.... Read More