Sabtu, 14 Januari 2017 – 07:45 WIB JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menegaskan semua partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu berhak mencalonkan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden pilihannya. “Semua parpol yang menjadi peserta pemilu bersamaan (Pileg dan Pilpres) bisa mengusulkan presiden,” katanya kepadaOkezone, Sabtu (14/1/2016). Mengusulkan capres... Read More

Sabtu, 14 Januari 2017 – 07:15 WIB JAKARTA – Pemberlakuan ambang batas dalam pengajuan calon presiden yang tercantum dalam draf Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dapat merugikan Partai Politik peserta Pemilu. “Ini merugikan parpol yang sudah ditetapkan dalam peserta pemilu,” ujar pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin kepada Okezone Sabtu (14/1/2017). Oleh sebab itu,... Read More

Sabtu 07 Jan 2017, 08:09 WIB | Dhani Irawan – detikNews Jakarta – Perbuatan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie benar-benar tidak patut dicontoh. Seruan pemakzulan pun muncul akibat dari perselingkuhan yang dilakukan Ahmad dengan istri seorang anggota polisi. Pemakzulan merupakan tata cara untuk melepaskan jabatan kepala daerah yang sedang diemban gubernur, bupati, atau wali kota. Proses... Read More

Indra Hendriana | Rabu, 21 Desember 2016 | 04:27 WIB INILAHCOM, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri disarankan segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta lantaran sudah duduk sebagai terdakwa. Sebab, apabila penonaktifan itu tidak dilakukan dikhawatirkan akan berimbas buruk kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Pakar... Read More

Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio bisa dipidana karena menuding penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, polisi tidak bisa memanggil Eko Patrio dalam konteks pemeriksaan. Sebab, sebagai anggota DPR, Eko... Read More

Editor: Nicky AdityaDec 12, 2016 18:41 KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, terancam gagal jadi gubernur meski menang di Pilkada 2017. Pasalnya, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, jika dia divonis bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama, jabatan gubernurnya akan dianulir. “Kalau sudah bersalah, sudah selesai. Kalau dia sudah... Read More

Jumat, 7 Oktober 2016 17:32 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan berbagai rekomendasi. Salah satu rekomendasi itu adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. PPP ingin mengubah klausul di dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tentang syarat calon presiden. Dalam pasal itu disebutkan, “Calon presiden dan calon wakil... Read More

Rachmat Fahzry – Okezone JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berencana melakukan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Dalam draf revisi RUU Pemilu Pasal 190 termuat aturan yang intinya membatasi partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi di DPR untuk mengajukan capres-cawapres. Pasal ini hanya membuka ruang pengajuan capres kepada parpol yang saat ini memiliki... Read More