MK Jangan Larut Dalam Kasus Patrialis Akbar
RMOL. Mahkamah Konstitusi diminta terus menjaga sikap kenegarawanan dalam menjaga wibawa lembaga. Menyusul penangkapan hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerimaan suap dalam uji materi undang-undang. “Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap mengawal prinsip konstitusional, asas praduga tak bersalah,” kata ahli hukum tata negara A. Irmanputra Sidin dalam keterangannya, Jumat (27/1). Bagaimanapun juga,... Read More
Irmanputra Sidin: Hakim MK Harus Percaya Diri
Jumat, 27 Januari 2017 16:35 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tetap menjaga sikap kenegarawanannya. Tetap tenang, dan tetap menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap mengawal prinsip konstitusional asas praduga tak bersalah. Bagaimanapun juga, hak-hak konstitusional tetap melakat pada tersangka,” ujar pakar hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, Jumat (27/1/2017).... Read More
Pakar Hukum Ini Nilai Pemberian Grasi Terhadap Antasari Oleh Presiden Joko Widodo Sesuai Ketentuan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menilai pemberian grasi terhadap Antasari Azhar oleh Presiden Joko Widodo dinilai sesuai ketentuan. Ia menjelaskan pada prinsipnya Presiden memiliki wewenang memberikan grasi. Wewenang tersebut bersumber dari UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Kemudian, selaku pemohon grasi, Antasari... Read More
Pengamat: Jangan Sampai Rakyat Menjauhi Merah Putih karena Takut
Liputan6.com, Jakarta Polisi menetapkan NF sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan bendera Merah Putih. Dia juga ditahan di sel tahanan Polda Metro Jaya atas sangkaan tersebut. Di sisi lain, musikus Virgiawan Listanto atau akrab disapa Iwan Fals mengaku ‘kepikiran’ dengan adanya penyidikan terkait dugaan pelecehan lambang negara itu. “Waduh soal bendera yang gak boleh “di apa-apain”... Read More
Diskusi Fatwa MUI & Hukum Positif
Tribratanews.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membuka Forum Grup Diskusi tentang Fatwa MUI dan hukum Positif di ruang Lounge Adhi pradana Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Selasa (17-01-2017) dengan pembicara KH. Mar’ruf Amien dan Prof. Mahfud MD. Acara tersebut selain dihadiri oleh Kapolri, Ketua MUI, Mahfud MD tampak beberapa tokoh seperti Efendi Gazali,... Read More
Pengujian Undang-undang MD3
Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku perorangan (Wakil Ketua DPD RI), Djasarmen Purba, S.H., Ir. Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua selaku Perorangan (Anggota DPD RI) memberikan Kuasa kepada DR. A. Irmanputra Sidin, S.H,.M.H, DKK para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocate & Legal Consultants), untuk mengajukan permohonan... Read More
Pengujian Undang-undang No. 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Aktivis Perempuan Prof. Dr. Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, M.A., Dra. Siti Nia Nurhasanah, Ninuk Sumaryani Widiyantoro dan Dra. Masruchah dan Warga DIY, beberapa Pengusaha serta Abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan Kuasa Kepada DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H,.M.H, dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocate & Legal Consultants), untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang... Read More
Aktivis Perempuan, Warga DIY, beberapa Pengusaha dan Abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan Kuasa Kepada DR. A. Irmanputra Sidin, S.H,.M.H, dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocate & Legal Consultants), untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) huruf m terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (“UU KDIY”) yang berbunyi: “Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: a.. b.. m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”. Dengan... Read More
Pakar HTN: Tahun 2019 Semua Parpol Berhak Usung Capres
RMOL. Semua partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu berhak mencalonkan atau mengusulkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilihannya. Begitu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, dalam perbincangan dengan redaksi, Sabtu malam (14/1). Nah, lanjut dia, cara lain yang bisa ditempuh adalah parpol tersebut bergabung dengan partai lain. “Artinya semua... Read More
Kran Pengusungan Capres Dibuka untuk Semua Parpol?
Sabtu, 14/01/2017 10:03 WIB Jakarta – Pemerintah dan DPR tengah menyusun regulasi tentang Pemilu Serentak 2019. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah tentang mekanisme pengusunan calon presiden (capres). Polemik muncul, apakah semua parpol peserta pemilu secara otomatis berhak mengusung calon presiden, ataukah ada syarat-syarat persentase jumlah perolehan suara untuk dapat mengusung capres (presidensial threshold)?... Read More