INDOPOS.CO.ID – DPD RI merasa cemburu, lantaran tak disertakan dalam pembahasan Revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). Padahal, dalam Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan lembaga para senator itu harus dilibatkan dalam mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Terlebih, dalam Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, dimasukan penguatan... Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai tidak ada dasar pemerintah mengembalikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI setelah ia berstatus terdakwa di persidangan. Ini karena di Undang Undang (UU) tentang Kepala Daerah harus berhenti sementara. “Jadi kalau dipaksakan maka semua kebijakan-kebijakan Ahok nanti menjadi ilegal,” kata Irman kepada... Read More

JAKARTA – Hak angket anggota DPR dalam kasus informasi yang diperoleh tim Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Informasi yang diungkap tim hukum Ahok mengenai adanya percakapan melalui telepon antara Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Rais Aam Pengurus Besar... Read More

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wajar jika Partai Demokrat mendorong digilurkannya hak angket terhadap isu penyadapan, meski belum tentu aromanya mirip dengan kasus “watergate”. Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menilai wacana soal hak angket atas penyadapan terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan hal tanpa dasar. Karena hak angket memang... Read More

INDOPOS.CO.ID – Jutaan warga Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia marah. Mereka tidak terima cecaran dan ancaman kepada Rais Aam Pengurus Besar NU (PBNU), yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  KH Ma’ruf Amin ketika menjadi saksi dalam sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa (1/2) lalu. Dalam persidangan... Read More

RMOL. Tindakan penyadapan hanya boleh dilakukan institusi tertentu dan terikat dengan peratuan undang-undang. Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara A. Irmanputra Sidin terkait tudingan kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut telah terjadi percakapan antaran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf... Read More

Jakarta – Lembaga Pengkajian MPR menggelar Sidang Pleno III. Sidang tersebut membahas partai politik dan pemilu dalam sistem presidensial berdasarkan UUD 1945. Sidang dipimpin oleh anggota Lembaga Pengkajian Rully Chairul Azwar di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/1/2017). Sejumlah anggota Lembaga Pengkajian memberikan berbagai pendapat, termasuk Alfan Alfian, Irman Putra Sidin, dan Jimly Asshiddiqie.... Read More

Rabu, 1 Februari 2017 17:44 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menjelaskan penyadapan tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Bahkan Irman menegaskan lembaga negara pun tidak boleh melakukan penyadapan jikalau tidak diberikan otoritas oleh undang-undang (UU). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,... Read More

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar saat ini belum diberhentikan dan hanya dinon-aktifkan. Dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI), Senin (30/1), Irman menyatakan, mekanisme penggantian Patrialis menjadi otoritas pemerintah atau presiden. Ini karena Patrialis dipilih oleh presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Meski... Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  –  Tidak keliru Polisi tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat maupun pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015. Kedua kasus itu menyeret nama calon Wakil Gubernur DKI yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.... Read More