Jumat, 17 Maret 2017 12:48 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara sengketa pemilihan kepala daerah serentak. Namun para hakim konstitusi harus menjalaninya tanpa kehadiran Patrialis Akbar yang dicokok KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. Jumlah hakim di MK kini hanya ada delapan orang, hal ini jelas akan mempengaruhi kinerja dan putusan... Read More

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kekuatan politik tidak perlu mengkapitalisasi isu korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama untuk memunculkan kegaduhan. Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menganggap serahkan kepada proses hukum yang berjalan untuk membuktikan nama-nama tersebut terlibat atau tidak. “Biarkan semua nama yang disebut menggunakan cara hukum guna membuktikan bahwa nama-nama... Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Semua pihak tetap harus mengedepankan asas parduga tak bersalah ketika banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP. Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil... Read More

Jakarta – Keputusan paripurna DPD yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD dan memberlakusurutkan kepada Pimpinan DPD yang sedang menjabat 2014-2019 adalah membahayakan stabilitas ketatanegaraan dan ancaman tersendiri terhadap kekuasaan Presiden yang sedang berjalan. Karena itu perlu langkah huum untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Tatib DPD itu. Kuasa hukum Irman Putra Sidin... Read More

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung atas uji materi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib diharapkan keluar sebelum pemilihan pimpinan baru DPD yang akan digelar awal April. Ini penting agar ada kepastian hukum yang jelas mengenai pemberlakuan aturan tersebut. Rabu (8/3), enam anggota DPD mengajukan uji materi atas Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017... Read More

AKURAT.CO, Sebanyak 6 orang anggota DPD telah mendaftarkan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait Permohonan Uji Materiil (judicial review) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kuasa hukum keenam anggota DPD tersebut, Irmanputra Sidin, mengatakan permohonan... Read More

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Irmanputra Sidin mendaftarkan permohonan judicial review atau uji materiil tentang Peraturan DPD RI kepada Mahkamah Agung RI. Irman mewakili senator Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, HM Sofwat Hadi, Denty Eka Widi Pratiwi dan Anna Latuconsina. Dikatakan Irman, Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017... Read More

Jakarta – KPU DKI Jakarta mengatakan akan ada kampanye pada putaran kedua Pilgub Jakarta. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur petahana dinilai harus mengambil cuti bila merujuk pada aturan resmi yang ada. “Kalau aturan KPU bilang ada kampanye, berarti ya harus cuti,” ujar pakar hukum tata negara Irman Putera Sidin saat dihubungi detikcom, Jumat (24/2/2017) malam.... Read More

JAKARTA – Ahli Tata Negara Irmanputra Sidin menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan sementara dari jabatannya. Alasannya, Ahok sudah menyandang status terdakwa kasus dugaan penodaan agama. “Ini kan yang mau dilakukan bukan pemberhentian permanen tapi sementara. Kecuali pemberhentian permanen itu baru menunggu putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap),” kata... Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wajar saja kalau kekuatan politik di DPR menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tidak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta meski terdakwa. Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menilai memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dituduh melanggar Undang-undang (UU) karena tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Presiden... Read More