Irmanputra Sidin: Bela Negara Bertentangan dengan UUD 1945
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Irmanputra Sidin, Ahli Hukum Tata Negara Pendiri SIDIN CONSTITUTION (Law office) menganggap, program bela negara bertentangan dengan UUD 1945 atau Undang-Undang. Karena konsep bela negara yang dirancang Kementerian Pertahanan itu terkait dengan pertahanan Negara. “Segala konsep pertahanan negara cq bela begara apa lagi yang dilaksanakan oleh menteri pertahanan, maka itu harus melalui... Read More
Panwas Kota Gunungsitoli Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Irmanputra Sidin
sidinconstitution.co.id, Jakarta : 8 September 2015 Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli mengabulkan seluruh permohonan sengketa dalam proses pendaftaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang diajukan oleh Irmanputra Sidin, dkk dari kantor hukum Sidin Constitution yang bertindak selaku kuasa hukum Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa yang sebelumnya ditolak proses pendaftarannya sebagai Calon Walikota dan... Read More
Novanto Dan Fadli Zon Bisa Diberhentikan
[JAKARTA] Praktisi hukum tata negara dari Sidin Constitution, Irmanputra Sidin menegaskan, tindakan pelaporan pimpinan DPR atas “jumpa pers TRUMP” merupakan langkah konstitusional yang tepat, karena kasus seperti ini menjadi penting untuk kepastian hukum terhadap nasib lembaga daulat rakyat bernama DPR . “Bagaimana pun kasus seperti ini memang sebaiknya harus terverifikasi, apakah keberadaan, kejadian, tindakan, perilaku,... Read More
PAN BERGABUNG KE PEMERINTAH
IRMANPUTRA SIDIN, Ahli Hukum Tata Negara/Founder Sidin Constitution. Bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan, tidak memberikan jaminan memperkuat posisi konstitutional Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, namun juga tidak berarti memperlemah posisi Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan penyeimbang. Namun yang pasti bahwa dukungan politik yang notabene juga musuh dalam selimut bagi presidensial akan bertambah dengan masuknya... Read More
Bawaslu Hidupkan ‘Mayat’ Balon Pilkada
Persoalan penting saat ini, bukan hanya calon tunggal semata, namun juga adalah banyaknya bakal calon (balon) kepala daerah yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon tanpa tahapan penelitian menurut UUD 1945 dan UU No 8 /2015 Tentang Pilkada. Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum Tata Negara,Andi Irmanputra Sidin, yang juga salah satu kuasa hukum bakal calon... Read More
Irman Dampingi Bakal Calon Bupati Pinrang Gugat UU Pilkada
Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Irwan Hamid menggugat ketentuan yang mengatur definisi konflik kepentingan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).... Read More
MK Sidangkan Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengujian ketentuan larangan ipar dari petahana untuk menjadi calon kepala daerah (pilkada) yang dimohonkan oleh HA Irwan Hamid, Selasa, 1 Juli 2015. Larangan ipar petahana ikut Pilkada ini diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan... Read More
UU Pangan Diperlukan Untuk Menjewer Perusak Harga Pasar
Pendiri Sidin Constitution, Irmanputra Sidin menilai pemerintah perlu mencontoh Malaysia dalam mengendalikan harga pangan. Pasalnya, fluktuasi harga kerap menjadi masalah yang memusingkan pemerintah. Menurutnya, Indonesia perlu segera membuat payung hukum untuk dapat mengendalikan harga pasar. Solusi saat ini bisa dilakukan pemerintah ialah memaksimalkan aturan yang ada. “Saya kira belum. Sekarang yang harus dilakukan adalah menggunakan... Read More
Pemberantasan Korupsi Harus Sesuai Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengingatkan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi untuk tidak menjerat orang-orang yang dituduh korupsi dengan membabi buta. Pemberantasan korupsi menurutnya juga harus sesuai dengan konstitusi karena kalau tidak maka akan mengacau sistem ketatanegaraan. Dia pun mengingatkan para pihak yang dituduh korupsi untuk bisa memperjuangkan hak mereka sesuai konstitusi. Dalam... Read More