Ganti Strategi Pemberantasan Korupsi!
Pendiri Sidin Constitution Irmanputra Sidin menilai pemerintah harus mengubah strategi dalam pemberantasan korupsi. “Ibarat main bola, sudah masuk menit ke 80 di babak kedua, serangan tidak masuk-masuk. Itu artinya polanya tidak efektif. Harus ganti strategi,” ujar Irman di salah satu acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (30/5/2015). “Yang diganti ini bisa ganti strateginya atau ganti... Read More
IPS Meminta Presiden Tunjuk Langsung Pimpinan KPK
Presiden Joko Widodo diminta mengambil alih komando pemberantasan korupsi dengan menunjuk langung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, untuk membentuk strategi pemberantasan korupsi baik dalam bentuk penindakan dan pencegahan. “Kita harus memikir kembalikan tongkat komando pemberantasan korupsi ke presiden. Biar presiden efektif memilih dan DPR mengawasi,” ujar pakar hukum pidana, Irman Putra Sidin, saat diskusi... Read More
KPK Harus Hormati Putusan Pengadilan
Irmanputra Sidin meminta KPK untuk menghormati putusan pengadilan yang membebaskan Mantan Dirjen Pajak dan Ketua BPK, Hadi Poernomo. Pendiri Sidin Constitution itu mengatakan, sebagai lembaga negara KPK harus bisa memberikan contoh karena kalau tidak maka warga negara nantinya juga tidak akan menghormati keputusan pengadilan. “Kalau lembaga negaranya tidak menghormati putusan pengadilan, maka bagaimana nanti warga... Read More
Irmanputra Sidin Sarankan DPR Rekonstruksi Ulang Hukum Tata Negara
Berkaca dari kasus KPK versus Polri, Pengamat Politik yang juga pendiri Sidin Constitution Irmanputra Sidin berharap DPR merekonstruksi ulang sistim Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar lembaga. Ia menyarankan, agar persoalan hirarki kelembagaan negara ini bisa dipertimbangkan lagi, untuk memperbaiki proses ketatanegaraan lebih baik lagi. “Saya sarankan teman-teman di DPR, membuat lagi... Read More
KPK Didesak Cabut Status Tersangka Ilham Arief Sirajuddin
Pengamat hukum tata negara dan pendiri Sidin Constitution Research & Consulting, Irmanputra Sidin, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Ilham Arief Sirajuddin, tersangka kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum Makassar. “Selama tunduk pada Undang-Undang Dasar 45, KPK harus tunduk pula pada putusan pengadilan,” ucap Irman... Read More
TNI Aktif Masuk KPK Langgar Konstitusi
Komisi Pemberantasan Korupsi menawarkan sejumlah jabatan struktural kepada TNI. Penawaran itu sudah disampaikan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Namun, menurut pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, memasukkan prajurit aktif TNI ke KPK adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. “Di situ jelas disebutkan bahwa TNI bertugas untuk pertahanan dan kedaulatan negara,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 9... Read More
Konflik Parpol Bisa Diakhiri
Konflik internal partai politik (parpol) mengancam keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang dilanda konflik internal akan menimbulkan persoalan terkait siapa yang memiliki hak secara hukum untuk mendaftarkan calonnya ke KPU guna mengikuti Pilkada. Pendiri Sidin Constitution Research & Consulting, Irmanputra Sidin, menjelaskan, solusi konflik internal partai politik bisa ditempuh melalui tiga cara. Namun,... Read More
Konstitusi Memberi Karpet Merah Setiap Orang Menggugat Negara
Pendiri Sidin Constitution Research & Consulting, Irmanputra Sidin menilai, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO 21/PUU/2014, maka seluruh hakim di indonesia tidak dapat lagi menolak gugatan praperadilan atas penetapan tersangka, penyitaaan dan penggeledahan yang tidak diatur dalam KUHAP. “Karena konstitusi ternyata sudah memberikan karpet merah untuk setiap orang menggugat negara, KPK, Polri, jaksa atas tindakan... Read More
Budi Gunawan Sah Jadi Wakapolri
Pendiri Sidin Constitution Research & Consulting Irmanputra Sidin menilai Komjen Polisi Budi Gunawan sah untuk dilantik menjadi wakil kepala Polri meskipun ada polemik di masyarakat. “Tidak bisa karena ada sebagian yang menolak lalu konstitusi runtuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa cepat bubar,” kata Irman di Jakarta, Rabu (22/4). Irman mengatakan konstitusi lahir dari daulat rakyat,... Read More
Penerbitan SK untuk Kepengurusan Golkar Agung Terburu-buru
Pendiri Sidin Constitution Research & Consulting Irmanputra Sidin menyebut kebijakan Menkumham Yasonna Laoly yang menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Golkar Munas Ancol adalah sikap terburu-buru. Semestinya, Menkum Yasonna mempelajari lebih dulu pokok perkara konflik Golkar secara detail. Dia mengatakan sebagai acuan, mestinya Menkum Yasonna bisa melihat konflik kepengurusan partai yang terjadi sebelumnya. “Saya masih... Read More