Kubu GKR Hemas Tempuh Upaya Hukum Kompas 8 May 2017 JAKARTA, KOMPAS — Konflik kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah memasuki ranah hukum. GKR Hemas dan 11 anggota DPD lainnya mengajukan permohonan pembatalan tindakan administratif pemanduan sumpah oleh Mahkamah Agung terhadap Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD periode 2017-2019 ke Pengadilan... Read More

Konflik DPD Berlanjut ke PTUN Jum’at, 5 May 2017 09:59 WIB Kuasa hukum yang mewakili pimpinan periode 2014-2019 dan 44 anggota DPD, Irman Putra Sidin (kanan), Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Farouk Muhammad berkunjung ke Kantor Media Indonesia di Jakarta—MI/Palup – See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/103485/konflik-dpd-berlanjut-ke-ptun/2017-05-05#sthash.UybafcRb.dpuf PIMPINAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD)... Read More

Jumat, 28 April 2017 17:15 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Babak baru pertarungan hukum dan politik terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menilai otoritas politik akan mempunyai kekuasaan yang besar untuk “mengobok obok” isi perut KPK sebagai lembaga utama... Read More

Kamis, 20 April 2017 15:14 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terlalu berlebihan kalau rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diangketkan. Demikian menurut Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin kepada Tribunnews.com, Kamis (20/4/2017). “Saya kira terlalu berlebihan kalau kemudian kasus pemeriksaan Miryam oleh KPK harus diangketkan,” ujar... Read More

INILAHCOM, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan Peraturan DPD RI No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD yang di antaranya mengatur soal masa jabatan Pimpinan DPD RI dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Apa implikasi atas putusan MA ini? Melalui putusan No 20P/HUM/2017 yang diputuskan pada 29 Maret 2017 lalu, polemik soal pemotongan... Read More

 Keputusan Mahkamah Agung bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI selama lima tahun dan bukan 2,5 tahun hendaknya dipatuhi agar tidak menimbulkan kekacauan ketatanegaraan Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan dan pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan UU No.12 /2011... Read More

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fakta persidangan akan menjadi acuan utama majelis hakim dalam menjatuhkan vonis dalam sidan kasus korupsi e-KTP. Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan tidak ada persoalan jika seorang saksi mencabut kesaksiannya dalam BAP. “Pada prinsipnya fakta persidanganlah yang menjadi acuan utama hakim menjatuhkan vonis,” ujar Irmanputra Sidin... Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin tidak setuju atas wacana menambahkan komisioner KPU berlatar belakang partai politik. Bahkan Irmanputra Sidin, wacana Pansus RUU Pemilu memasukkan unsur parpol ke dalam KPU itu inkonstituasional. “Wacana itu wacana inkonstitusional,” kata Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (24/3/2017). Wacana tersebut... Read More

Foto : suaramerdeka.com/Hartono Harimurti JAKARTA,suaramerdeka.com – Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai di internal DPD telah terjadi benturan-benturan politik yang kemudian berujung pada munculnya upaya pembatasan masa jabatan pimpinan DPD yaitu 2,5 tahun, yang dalam sejarah parlemen Indonesia tidak pernah ada, karena pimpinan DPD satu paket dengan keanggotaan DPD sesuai masa jabatan keanggotaan... Read More

Jakarta – Revisi terbatas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak bisa dipungkiri hanya untuk kebutuhan politik di DPR semata. Jadi, tidak salah jika 10 fraksi di DPR meminta jatah kursi pimpinan DPR. Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, dalam diskusi bertajuk “Revisi UU MD3... Read More