(021) - 296 - 082 - 04 Contact@SidinConstitution.co.id

Gugatan Pelantikan Ketua DPD Dinilai Masuk Obyek Hukum PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi, menilai penolakan gugatan pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak tepat. PTUN menolak gugatan tersebut karena menganggap pelantikan pimpinan lembaga negara merupakan sesuatu yang bersifat seremonial ketatanegaraan dan tidak menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya. Namun,...
Read More

Penuntunan Sumpah DPD Bukan Objek Gugatan TUN

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak menerima gugatan penuntunan sumpah pimpinan DPD periode 2017-2019 oleh Wakil Ketua MA Suwardi yang diajukan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR Hemas). “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan membayar biaya persidangan kepada pemohon,” ujar Ketua  Majelis Ujang Abdullah saat membacakan putusan perkara No. 4/P/FP/2017/PTUN...
Read More

Pasca Putusan PTUN, Sengkarut Kepemimpinan DPD Dianggap Belum Selesai

Sengkarut kepemimpinan Oesman Sapta Oedang (OSO) beserta dua orang wakilnya pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dianggap belum selesai. Pasalnya, kepemimpinan DPD yang sah tetap kembali pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 20P/HUK/2017. Yakni, masa jabatan pimpinan DPD tak boleh dipangkas di tengah jalan. Demikian disampaikan kuasa hukum pemohon Gusti Kanjeng Ratu (GKR)...
Read More

Kecewa Putusan PTUN, Kubu GKR Hemas Pertimbangkan Ajukan PK

JAKARTA – Kubu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak permohonan gugatan sengketa pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meski tetap menghormati putusan tersebut, namun ada pertanyaan mengapa PTUN seakan tidak berani membatalkan proses pelantikan yang dianggap cacat hukum tersebut. “Ini kan belum pernah...
Read More

Kepemimpinan Oso Disebut Belum Sah Meski Menang di Pengadilan

Jakarta News, JAKARTA — Kuasa Hukum GKR Hemas Irman Putra Sidin berpendapat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) hanya menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan pemaduan sumpah wakil ketua MA terhadap Oso dan kawan-kawan. Artinya, meski putusan tersebut memenangkan Oso dkk, tidak berarti kepemimpinannya adalah sah. “Karena tidak ada satu kata dan kalimat pun yang...
Read More

Pakar Hukum : Putusan PTUN Tidak Serta Merta Buat Kepemimpinan OSO Sah

Majalahayah.com, Jakarta – Putusan PTUN yang menolak gugatan sejumlah anggota DPD terhadap pemanduan sumpah jabatan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD menimbulkan kisruh berkepanjangan. Pasalnya, putusan PTUN tersebut tidak serta merta bisa diartikan kepemimpinan OSO di DPD dinyatakan sah. “Putusan PTUN hari ini yang menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan pemaduan sumpah wakil ketua MA...
Read More

Pengacara: Putusan PTUN Tidak Sebut OSO Pimpinan Sah DPD

Liputan6.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak permohonan yang diajukan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kubu GKR Hemas. Pengacara GKR Hemas, Irmanputra Sidin, mengatakan putusan ini tidak menyebut kepemimpinan Oesman Sapta Odang atau OSO di DPD, sah. “Harus dipahami bahwa putusan ini tidak satu pun kata dan kalimat yang menyatakan...
Read More

Kuasa Hukum GKR Hemas: Kepemimpinan OSO Belum Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kuasa Hukum GKR Hemas Irman Putra Sidin berpendapat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) hanya menyatakan tidak menerima permohonan pembatalan pemaduan sumpah wakil ketua MA terhadap OSO dan kawan-kawan. Artinya, meski putusan tersebut memenangkan OSO dkk, tidak berarti kepemimpinannya adalah sah. “Karena tidak ada satu kata dan kalimat pun yang menyatakan...
Read More