Jakarta, GATRAnews – Belasan organisasi masyarakat sipil mengirimkan karangan bunga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk meminta hakim memutuskan perkara fiktif positif antara sebagian anggota DPD RI melawan ketua Mahkamah Agung (MA). “Pak hakim, takutlah pada Tuhan, jangan takut sama ketua MA,” demikian pesan di papan karangan bunga yang dikirim Indonesia Corruption Watch... Read More

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengirimkan karangan bunga papan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jakarta. Karangan bunga ini adalah aksi damai untuk meminta hakim PTUN yang mengadili perkara fiktif positif antara sebagian Anggota DPD RI melawan Ketua Mahkamah Agung. Perkara fiktif positif ini telah dilakukan sebanyak delapan kali sidang. Perkara ini adalah perkara antara sejumlah... Read More

VIVA.co.id – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kebajiran karangan bunga. Papan-papan bunga itu dikirim sejumlah organisasi masyarakat sipil sebagai aksi damai meminta hakim PTUN berpikir jernih dalam mengadili perkara fiktif positif antara anggota DPD melawan ketua Mahkamah Agung. Perkara fiktif positif ini telah dilakukan sebanyak delapan kali sidang. Sejatinya ini perkara antara sejumlah anggota... Read More

Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) segera memutus sidang gugatan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan sejumlah anggota DPD atas pemanduan sumpah Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD oleh hakim Mahkamah Agung. Ratu Hemas berharap PTUN untuk mengabulkan permohonannya. “Kami berharap besar pada PTUN terkait pencabutan pelantikan Ketua... Read More

“Kami menolak kepemimpinan baru DPD yang diketuai Oesman Sapta karena tidak sah dan prosedur pelantikannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.” Yogyakarta (ANTARA News) – Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, GKR Hemas, Afnan Hadikusumo, Cholid Mahmud, dan Hafidz Asrom, menolak kepemimpinan Oesman Sapta Odang. “Kami menolak kepemimpinan baru DPD yang diketuai Oesman... Read More

Jakarta – Para begawan hukum yang digawangi Prof Mahfud MD dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengajukan amicus curiae dalam sidang kasus pelantikan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Pandangan ini sebagai vitamin penguat majelis hakim dalam persidangan. Ketua APHTN-HAN Korwil Jakarta, Bivitri Susanti mewakili Prof Mahfud MD bersama akademisi lainnya datang sekitar... Read More

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyerahkan berkas amicus curiae ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penyerahan berkas itu tak lepas dari sidang sengketa antara DPD kubu G.K.R. Hemas dengan Mahkamah Agung (MA) terkait kisruh pengambilan sumpah pimpinan baru DPD: Oesman Sapta Odang dan kawan-kawan. Ketua APHTN-HAN wilayah Jakarta Bivitri... Read More

Metrotvnews.com, Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diminta bersikap objektif saat memutuskan polemik DPD kubu GKR Hemas dengan Mahkamah Agung (MA). Keputusan majelis hakim PTUN diharapkan dapat mengakhiri sengkarut di lembaga perwakilan daerah itu. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Oce Madril mengatakan, ia sudah memberikan amicus curiae atau pandangan... Read More

Metrotvnews.com, Jakarta: Kisruh kepemimpinan DPD diharapkan dapat segera dituntaskan. Jika tidak, krisis konstitusional bakal terus berlanjut. Krisis konstitusional bukan sekadar perebutan jabatan pimpinan antara kubu G.K.R. Hemas dan Oesman Sapta Odang. Tapi, juga soal pimpinan DPD yang dapat berganti setengah masa jabatan. “Itu sudah melanggar konsep,” kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara... Read More

POLITIK KAMIS, 01 JUNI 2017 , 23:19:00 WIB | LAPORAN: DAR EDI YOGA RMOL. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI versi GKR Hemas terus melakukan perlawanan secara hukum untuk mempersoalkan legalitas ketua dan wakil ketua baru di lembaga para senator itu. Kasus ini bahkan sekarang telah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kuasa... Read More