Ahli: Bisa Jadi Awal Polri di Bawah Kemendagri
INILAHCOM, Jakarta – Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai, jika dua Jenderal Polri tetap dijadikan sebagai Pejabat Gubernur oleh Mendagri... Read More
Pakar Hukum: SBY Selaku Presiden Bukanlah Orang Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana
Korupsi KTP Elektronik Kamis, 25 Januari 2018 15:29 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak ada relevansinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pengadilan memanggil... Read More
Sidin Constitution A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2018
Penyalahgunaan Penerbitan SKL BLBI Harus Diuji Lewat TUN
RMOL. Penyelesaian kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai tidak bisa dipidanakan. Sekalipun ditemukan adanya... Read More
Inti Arahan Presiden, Jangan Sampai Terjadi Kriminalisasi Pimpinan KPK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah harus menjadi perhatian oleh Polri, yakni menghentikan penyidikan atas laporan terhadap dua pimpinan Komisi... Read More
Pakar Hukum: KPK Harus Kantongi Persetujuan Tertulis Dari Presiden Sebelum Panggil Setya Novanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin menilai KPK harus tetap mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden untuk memanggil Ketua... Read More
Javanese Sultan who breaks royal traditions
Sri Sultan Hamengkubuwono X, the 10th ruler of Yogyakarta, comes from a long line of Javanese royalty, in which the throne is... Read More
Irmanputra Sidin Kuasa Hukum Pemohon Pengujian UU KDIY
Kuasa Hukum Pemohon Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., melakukan Press Conference atas dikabulkannya permohonan Uji Materiil UU KDIY oleh Mahkamah Konstitusi.... Read More
Irmanputra Sidin sebagai Narasumber dalam Diskusi UU Pemilu dan Perppu Ormas di PBB
Dr. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H., selaku Pakar Hukum Tata Negara yang juga sebagai Advokat Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES menjadi Narasumber... Read More
Ahli Hukum Tata Negara: Perppu Ormas Ancam Kebebasan Berserikat
INDOPRESS.ID — Ahli hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin berpandangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengancam kebebasan... Read More