Resmi Jadi UU Pemilu, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK
Karena aturan ambang batas pengajuan calon presiden dianggap bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK. Usai sudah drama tarik ulur pengesahan Rancangan Undang-Undang... Read More
PT 20 Persen, Nalar Konstitusional atau Kekuasaan?
INILAHCOM, Jakarta – Sidang Paripurna RUU Penyelenggaraan Pemilu akhirnya memutuskan Pemilu 2019 menggunakan batas ambang persyaratan calon presiden sebesar 20 persen. Atas... Read More
Inkonstitusional, Ambang Batas Langgengkan Kawin Paksa Capres
RMOL. Pemerintah bersama DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu setelah melalui pembahasan berbulan-bulan dan diwarnai aksi meninggalkan ruang sidang paripurna alias... Read More
“Presidential Threshold” di UU Pemilu Kembali Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential thereshold 20 – 25 persen yang diakomodasi... Read More
Ahli Hukum Tata Negara Sebut Presidential Threshold 20 % Langgar Konstitusi
JAKARTA – Rapat Paripurna DPR bersama pemerintah telah memutuskan lima poin krusial dalam rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang Pemilu. Salah satunya diputuskan... Read More
Irman Sebut Ambang Batas 20-25 Persen Langgar Konstitusi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin berpendapat, keputusan sidang paripurna DPR mengenai ambang batas 20 hinga 25 persen... Read More
Indonesia issues regulation to dissolve radical groups
APD NEWS | Wed,2017-07-12 By APD writer Maverick JAKARTA, July 12 (APD) – Indonesian government officially issued on Wednesday a regulation in... Read More
Indonesian President labelled a ‘dictator’ as ban on hard-line Islamist organisations condemned by some groups
By Indonesia correspondent Samantha Hawley Posted Thu at 4:07am The Indonesian Government’s decision to ban groups that do not support the nation’s... Read More
Pakar: Langkah Uji Materi, Sebaiknya Diawali dengan Minta Putusan Sela MK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin mengatakan langkah uji materi (judicial review) terkait kewenangan DPR menggunakan hak angket... Read More
Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Jalan Pintas yang Mengancam Demokrasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai tidak... Read More