Report

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin dan advokat lainnya resmi mengajukan uji materi Undang-undang MD3 (MPR, DPD, DPR dan... Read More

RMOL. Baru saja disahkan parlemen, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD RI (UU MD3) hasil revisi langsung diuji masyarakat ke Mahkamah... Read More

Jakarta – Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) melakukan gugatan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan... Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Undang-Undang (UU) MD3 tentang MPR, DPR, dan DPD yang disahkan pada Senin (12/2), resmi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu... Read More

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengganggap, rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengangkat... Read More

INDOPOS.CO.ID – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengangkat Irjen Pol M. Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat atau Pj Gubernur... Read More

VIVA – Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin menyatakan bahwa pengusulan jenderal polisi menjadi penjabat gubernur, bertentangan dengan konstitusi atau inskonstitusional. “Rencana penunjukan perwira... Read More

RMOL. Rencana jenderal Polri aktif menjabat Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagaimana diusulkan Menteri Tjahjo Kumolo, jelas bertentangan dengan UU... Read More

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin ikut mengkritisi rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat dua perwira tinggi (Pati) Polri... Read More

Jakarta – Rencana usulan Pejabat Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur (Pj) menuai polemik. Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai pengisian Pj... Read More