Ahli Hukum Tata Negara: Penyadapan Adalah Perbuatan Melawan Hukum
Rabu, 1 Februari 2017 17:44 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menjelaskan penyadapan tidak bisa dilakukan oleh setiap... Read More
Penggantian Patrialis Ada di Tangan Presiden
JAKARTA, suaramerdeka.com – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar saat ini belum diberhentikan dan... Read More
Jika Kasus Sylvi Tak Diusut, Polri Bisa Dituduh Tak Perlakukan Paslon Sama Didepan Hukum
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak keliru Polisi tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat... Read More
MK Jangan Larut Dalam Kasus Patrialis Akbar
RMOL. Mahkamah Konstitusi diminta terus menjaga sikap kenegarawanan dalam menjaga wibawa lembaga. Menyusul penangkapan hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi... Read More
Irmanputra Sidin: Hakim MK Harus Percaya Diri
Jumat, 27 Januari 2017 16:35 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tetap menjaga sikap kenegarawanannya. Tetap tenang, dan... Read More
Pakar Hukum Ini Nilai Pemberian Grasi Terhadap Antasari Oleh Presiden Joko Widodo Sesuai Ketentuan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menilai pemberian grasi terhadap Antasari Azhar oleh Presiden Joko Widodo... Read More
Pengamat: Jangan Sampai Rakyat Menjauhi Merah Putih karena Takut
Liputan6.com, Jakarta Polisi menetapkan NF sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan bendera Merah Putih. Dia juga ditahan di sel tahanan Polda Metro Jaya... Read More
Diskusi Fatwa MUI & Hukum Positif
Tribratanews.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membuka Forum Grup Diskusi tentang Fatwa MUI dan hukum Positif di ruang Lounge Adhi pradana... Read More
Pengujian Undang-undang MD3
Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku perorangan (Wakil Ketua DPD RI), Djasarmen Purba, S.H., Ir. Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua selaku... Read More
Pengujian Undang-undang No. 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Aktivis Perempuan Prof. Dr. Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, M.A., Dra. Siti Nia Nurhasanah, Ninuk Sumaryani Widiyantoro dan Dra. Masruchah dan Warga DIY, beberapa Pengusaha serta Abdidalem... Read More