Irmanputra Sidin Kuasa Hukum Pemohon Pengujian UU KDIY
Kuasa Hukum Pemohon Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., melakukan Press Conference atas dikabulkannya permohonan Uji Materiil UU KDIY oleh Mahkamah Konstitusi.... Read More
Irmanputra Sidin sebagai Narasumber dalam Diskusi UU Pemilu dan Perppu Ormas di PBB
Dr. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H., selaku Pakar Hukum Tata Negara yang juga sebagai Advokat Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES menjadi Narasumber... Read More
Ahli Hukum Tata Negara: Perppu Ormas Ancam Kebebasan Berserikat
INDOPRESS.ID — Ahli hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin berpandangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengancam kebebasan... Read More
Resmi Jadi UU Pemilu, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK
Karena aturan ambang batas pengajuan calon presiden dianggap bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK. Usai sudah drama tarik ulur pengesahan Rancangan Undang-Undang... Read More
PT 20 Persen, Nalar Konstitusional atau Kekuasaan?
INILAHCOM, Jakarta – Sidang Paripurna RUU Penyelenggaraan Pemilu akhirnya memutuskan Pemilu 2019 menggunakan batas ambang persyaratan calon presiden sebesar 20 persen. Atas... Read More
Inkonstitusional, Ambang Batas Langgengkan Kawin Paksa Capres
RMOL. Pemerintah bersama DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu setelah melalui pembahasan berbulan-bulan dan diwarnai aksi meninggalkan ruang sidang paripurna alias... Read More
“Presidential Threshold” di UU Pemilu Kembali Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential thereshold 20 – 25 persen yang diakomodasi... Read More
Ahli Hukum Tata Negara Sebut Presidential Threshold 20 % Langgar Konstitusi
JAKARTA – Rapat Paripurna DPR bersama pemerintah telah memutuskan lima poin krusial dalam rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang Pemilu. Salah satunya diputuskan... Read More
Irman Sebut Ambang Batas 20-25 Persen Langgar Konstitusi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin berpendapat, keputusan sidang paripurna DPR mengenai ambang batas 20 hinga 25 persen... Read More
Indonesia issues regulation to dissolve radical groups
APD NEWS | Wed,2017-07-12 By APD writer Maverick JAKARTA, July 12 (APD) – Indonesian government officially issued on Wednesday a regulation in... Read More