Pengamat: Presiden Bisa Gunakan Hak Prerogratif Berhentikan Pejabat Pencatut Namanya
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mendorong agar Golkar bangkit menjadi partai berintegritas dan punya pendirian meskipun terdapat isu adanya orang pemerintah sebagai Calon Ketua Umum.
Integritas Partai menurut Irman, penting untuk menampilkan partai yang kuat dan berpendirian tanpa adanya intervensi.
“Golkar harus bangkit menjadi partai yang berintegritas dan punya pendirian meski terdapat issue yang menyatakan bahwa salah satu Calon Ketua Umum Golkar adalah orang pemerintah,” ujar Irman kepada Tribun, Senin (9/5/2016).
Dia jelaskan, pemerintah juga menjalankan konstitusi dan partai Golkar pun harus menjalankan konstitusi dalam konteks dukungan terhadap seorang calon.
terpenting cara yang dilakukan menjunjung nilai demokratis sesuai AD/ART Partai Golkar
“Artinya dukungan politik terhadap salah satu Calon ketua umum Golkar dari orang pemerintah adalah hal yang masih konstitusional,” jelasnya.
“Karena jangan sampai presiden juga dicatut lagi. Ini, beliau marah,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membenarkan, bahwa ada pejabat setingkat menteri yang mencatut nama Presiden Joko Widodo, demi seorang Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Kepada wartawan di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016), Jusuf Kalla mengatkan bahwa tidak betul Presiden berpihak.
Presiden Jokowi tidak senang namanya dicatut untuk kepentingan politik.
“Marah malah dikatakan begitu, itu ingin saya tekankan, dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak,” ujarnya.
Kata dia, tidak mungkin Presiden ikut menentukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, karena Presiden bukanlah kader partai berlambang pohon beringin itu.
Presiden menurutnya juga menghindari intervensi, seperti yang kerap dilakukan pemerintah di era orde baru.
“Apalagi diberitakan mendukung seseorang yang dulu justru menciderai Presiden dan wakil presiden, mengatasnamakan, menjual nama presiden,” ujarnya.
