(021) 29608204 Contact@SidinConstitution.co.id

Events

Irmanputra Sidin: Bela Negara Bertentangan dengan UUD 1945

14 Okt 2015
0
,
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Irmanputra Sidin, Ahli Hukum Tata Negara Pendiri SIDIN CONSTITUTION (Law office) menganggap, program bela negara bertentangan dengan UUD 1945 atau Undang-Undang. Karena konsep bela negara yang dirancang Kementerian Pertahanan itu terkait dengan pertahanan Negara. “Segala konsep pertahanan negara cq bela begara apa lagi yang dilaksanakan oleh menteri pertahanan, maka itu harus melalui proses persetujuan langsung rakyat,” ungkap Irman, Rabu (14/10/2015). “Urusan bela negara bukan murni urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonom Kementerian...
Read More

Panwas Kota Gunungsitoli Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Irmanputra Sidin

08 Sep 2015
0
,
sidinconstitution.co.id, Jakarta : 8 September 2015 Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli mengabulkan seluruh permohonan sengketa dalam proses pendaftaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang diajukan oleh Irmanputra Sidin, dkk dari kantor hukum Sidin Constitution yang bertindak selaku kuasa hukum Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa yang sebelumnya ditolak proses pendaftarannya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli oleh KPU Kota Gunungsitoli. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk menerima...
Read More

Irman Dampingi Bakal Calon Bupati Pinrang Gugat UU Pilkada

02 Jul 2015
0
, , ,
Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Irwan Hamid menggugat ketentuan yang mengatur definisi konflik kepentingan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan No. 79/PUU-XIII/2015 tersebut digelar Rabu (1/7), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon...
Read More

MK Sidangkan Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada

01 Jul 2015
0
, , ,
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengujian ketentuan larangan ipar dari petahana untuk menjadi calon kepala daerah (pilkada) yang dimohonkan oleh HA Irwan Hamid, Selasa, 1 Juli 2015. Larangan ipar petahana ikut Pilkada ini diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Penjelasan Pasal 7...
Read More

UU Pangan Diperlukan Untuk Menjewer Perusak Harga Pasar

15 Jun 2015
0
, , , ,
Pendiri Sidin Constitution,  Irmanputra Sidin menilai pemerintah perlu mencontoh Malaysia dalam mengendalikan harga pangan. Pasalnya, fluktuasi harga kerap menjadi masalah yang memusingkan pemerintah. Menurutnya, Indonesia perlu segera membuat payung hukum untuk dapat mengendalikan harga pasar. Solusi saat ini bisa dilakukan pemerintah ialah memaksimalkan aturan yang ada. “Saya kira belum. Sekarang yang harus dilakukan adalah menggunakan perangkat hukum yang ada guna memaksimalkan peran negara itu. Seperti kita ketahui sekarang,” jelasnya di Jakarta. Irman menjelaskan, Undang-Undang Pangan...
Read More

Irmanputra Sidin Sarankan DPR Rekonstruksi Ulang Hukum Tata Negara

20 Mei 2015
0
, , , ,
Berkaca dari kasus KPK versus Polri, Pengamat Politik yang juga pendiri Sidin Constitution Irmanputra Sidin berharap DPR merekonstruksi ulang sistim Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar lembaga. Ia menyarankan, agar persoalan hirarki kelembagaan negara ini bisa dipertimbangkan lagi, untuk memperbaiki proses ketatanegaraan lebih baik lagi.  “Saya sarankan teman-teman di DPR, membuat lagi rekonstruksi sistem hukum ketatanegaraan kita, agar tidak adalagi gesekan-gesekan,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR di Jakarta, Senin (18/5/2015). Keberadaan...
Read More

TNI Aktif Masuk KPK Langgar Konstitusi

09 Mei 2015
0
, , , ,
Komisi Pemberantasan Korupsi menawarkan sejumlah jabatan struktural kepada TNI. Penawaran itu sudah disampaikan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Namun, menurut pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, memasukkan prajurit aktif TNI ke KPK adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. “Di situ jelas disebutkan bahwa TNI bertugas untuk pertahanan dan kedaulatan negara,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 9 Mei 2015. Karena itu, menurut dia, prajurit TNI salah jika bergabung dengan KPK. “Tugas TNI yang itu saja sudah berat,”...
Read More

Konflik Parpol Bisa Diakhiri

07 Mei 2015
0
, , , ,
Konflik internal partai politik (parpol) mengancam keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang dilanda konflik internal akan menimbulkan persoalan terkait siapa yang memiliki hak secara hukum untuk mendaftarkan calonnya ke KPU guna mengikuti Pilkada. Pendiri Sidin Constitution Research & Consulting, Irmanputra Sidin, menjelaskan, solusi konflik internal partai politik bisa ditempuh melalui tiga cara. Namun, semuanya membutuhkan peran serta serta keputusan yang tidak berat sebelah dari Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan, hingga Presiden. “Yang pertama,...
Read More
1 2

Artikel Terbaru

LAW FIRM AIPS & ASSOCIATES MENGUCAPKAN Dirgahayu Ke-78 Republik Indonesia
17 Agu 2023
Pasal Karet
01 Okt 2019
Mahfud Md: MK Tak Boleh Buang Badan Tangani Kisruh Pimpinan DPD
04 Feb 2019
GKR Hemas Jelaskan Soal Dualisme di DPD ke Jokowi
08 Jan 2019
Jokowi Undang GKR Hemas ke Istana Bahas Konflik DPD
08 Jan 2019
Dualisme DPD, GKR Hemas Ajukan Sengketa Kewenangan Lembaga ke MK
08 Jan 2019

Download

Company Profile

Ingin mengenal profil kami lebih dalam? Silahkan unduh Company Profile kami.

Unduh Sekarang!

Berlangganan Newsletter