(021) - 296 - 082 - 04 Contact@SidinConstitution.co.id

Opini Hukum

Negara “versus” MUI?

Koran Sindo Edisi 30-12-2016 A IRMANPUTRA SIDIN Advokat, Ahli Hukum Tata Negara Beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang penggunaan atribut Natal bagi umat Islam. Fatwa MUI ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56/2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim. Fatwa ini mengingat fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non- Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada...
Read More

Irman Dampingi Bakal Calon Bupati Pinrang Gugat UU Pilkada

Bakal Calon Bupati Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Irwan Hamid menggugat ketentuan yang mengatur definisi konflik kepentingan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan No. 79/PUU-XIII/2015 tersebut digelar Rabu (1/7), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon...
Read More

MK Sidangkan Larangan Ipar Petahana Ikut Pilkada

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengujian ketentuan larangan ipar dari petahana untuk menjadi calon kepala daerah (pilkada) yang dimohonkan oleh HA Irwan Hamid, Selasa, 1 Juli 2015. Larangan ipar petahana ikut Pilkada ini diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Penjelasan Pasal 7...
Read More

UU Pangan Diperlukan Untuk Menjewer Perusak Harga Pasar

Pendiri Sidin Constitution,  Irmanputra Sidin menilai pemerintah perlu mencontoh Malaysia dalam mengendalikan harga pangan. Pasalnya, fluktuasi harga kerap menjadi masalah yang memusingkan pemerintah. Menurutnya, Indonesia perlu segera membuat payung hukum untuk dapat mengendalikan harga pasar. Solusi saat ini bisa dilakukan pemerintah ialah memaksimalkan aturan yang ada. “Saya kira belum. Sekarang yang harus dilakukan adalah menggunakan perangkat hukum yang ada guna memaksimalkan peran negara itu. Seperti kita ketahui sekarang,” jelasnya di Jakarta. Irman menjelaskan, Undang-Undang Pangan...
Read More

KPK Harus Hormati Putusan Pengadilan

Irmanputra Sidin meminta KPK untuk menghormati putusan pengadilan yang membebaskan Mantan Dirjen Pajak dan Ketua BPK, Hadi Poernomo. Pendiri Sidin Constitution itu mengatakan, sebagai lembaga negara KPK harus bisa memberikan contoh karena kalau tidak maka warga negara nantinya juga tidak akan menghormati keputusan pengadilan. “Kalau lembaga negaranya tidak menghormati putusan pengadilan, maka bagaimana nanti warga negara diminta menghormati putusan pengadilan? Kalau putusan pengadilan tidak dihargai maka kehancuran sebuah negara hanya tinggal menunggu waktu saja,” ujar...
Read More

Irmanputra Sidin Sarankan DPR Rekonstruksi Ulang Hukum Tata Negara

Berkaca dari kasus KPK versus Polri, Pengamat Politik yang juga pendiri Sidin Constitution Irmanputra Sidin berharap DPR merekonstruksi ulang sistim Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar lembaga. Ia menyarankan, agar persoalan hirarki kelembagaan negara ini bisa dipertimbangkan lagi, untuk memperbaiki proses ketatanegaraan lebih baik lagi.  “Saya sarankan teman-teman di DPR, membuat lagi rekonstruksi sistem hukum ketatanegaraan kita, agar tidak adalagi gesekan-gesekan,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR di Jakarta, Senin (18/5/2015). Keberadaan...
Read More
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x