Ada Fenomena Political Interplay di DPD
Foto : suaramerdeka.com/Hartono Harimurti
JAKARTA,suaramerdeka.com – Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai di internal DPD telah terjadi benturan-benturan politik yang kemudian berujung pada munculnya upaya pembatasan masa jabatan pimpinan DPD yaitu 2,5 tahun, yang dalam sejarah parlemen Indonesia tidak pernah ada,
karena pimpinan DPD satu paket dengan keanggotaan DPD sesuai masa jabatan keanggotaan DPD. Irman menilai fenomena tersebut disebabkan adanya political interplay di DPD.
“Ada fenomena political interplay di dalam DPD itu sendiri tentang kekuasaan, jadi nampaknya ini bisa berakibat buruk kedepannya bagi DPD. Bisa saja setelah pembatasan masa jabatan 2,5 tahun kita atur aja lagi, tiap tahun, tiap bulan, kita gilir jabatan pimpinan DPD, ini kan hal yang membuat situasi tidak stabil di DPD,” kata Irman dalam diskusi bertema ” Revisi UU MD3 dan Revitalisasi Fungsi DPR, MPR dan DPD” di Pressroom DPR RI, siang ini.
Selain itu dalam realitas ketatanegaraan tidak bisa DPD menutup diri terhadap anggota-anggota parpol atau simpatisan parpol untuk menjadi anggota DPD. Namun tidak berarti entitasnya adalah partai politik. Dan jangan sampai institusi Parpol itu tiba-tiba melebur dengan institusi DPD, ini gejala ini nampaknya mulai muncul disitu.
“Saat ini faktanya ada anggota DPD yang menjadi Ketua Umum Parpol yang punya fraksi di DPR. Dan ada anggota DPD yang ikut bergabung dalam parpol tersebut. Yang mana kita tidak pernah membayangkan atau mendesain sebelumnya. Nah pertanyaan nya kemudian cita-cita penguatan DPD seperti dinyatakan pak John Pieris ini apakah akan lancar di DPR atau tidak, nampaknya DPR akan bilang, wah sudah kuat DPD punya kakinya di fraksi di DPR. Lebih baik kita tolak saja (penguatan DPD). Kan bisa saja terjadi seperti itu,” kata Irman. (Hartono Harimurti/SM Network)
